IVA Test model Muara Enim

Jauh sebelumnya, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan telah memiliki sejumlah kebijakan dan program pengendalian kanker di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan deteksi dini, penemuan dan tindak lanjut dini kanker; meningkatkan kualitas hidup penderita kanker; dan menurunkan angka kematian akibat kanker.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dilaksanakan program pengendalian kanker yang meliputi upaya promotif dan preventif dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan kanker, pengadaan kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa Posbindu PTM, dan juga deteksi dini kanker.

Program deteksi dini utamanya dilakukan pada kanker leher rahim (Serviks) dan payudara yang merupakan jenis kanker tertinggi di Indonesia. Upaya tersebut berupa skrining kanker serviks dengan metode Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) dan kanker payudara dengan edukasi periksa payudara sendiri (SADARI) dan Pemeriksaan Payudara Klinis (SADANIS).

Namun dalam pelaksanaannya program pengendalian kanker ini mengalami banyak kendala, sehingga sampai saat ini, kanker serviks masih menjadi kanker terbanyak pada wanita Indonesia yaitu sekitar 34% dari seluruh kanker pada perempuan dan sekarang 48 juta perempuan Indonesia dalam risiko mendapat kanker serviks. Usia rata-rata kejadian kanker serviks adalah 52 tahun, dan distribusi kasus mencapai puncak 2 kali pada usia 35-39 tahun dan 60 – 64 tahun.

Salah satu pendorong tingginya angka-angka tersebut karena tidak adanya proses pemantauan (deteksi) sejak dini. Sebagian besar penderita kanker serviks baru menyadari saat kondisinya sudah parah, hal ini disebabkan antara lain kurangnya pengertian akan penyakit kanker pada umumnya, khususnya kanker serviks, pendidikan dan sosial ekonomi yang rendah. Hal ini yang menyebabkan angka kematian dengan kasus kanker serviks cukup tinggi.

Begitu juga di Kabupaten Muara Enim, tahun 2018 misalnya, dari 103.917 jiwa (perempuan menikah usia 30-50 tahun) baru sebanyak 4.746 jiwa atau 11,4 % yang dilakukan pemeriksaan IVA, padahal 16 Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Provinsi Sumsel pencapaiannya sudah di atas 60%.

Semua memaklumi, mengapa capaian IVA Test sebagai upaya deteksi dini kanker serviks masih jauh dibandingkan kab/kota lainnya. Selama ini upaya pengendalian Kanker serviks dilakukan secara parsial oleh masing-masing pihak, dengan koordinasi yang lemah. Dinas Kesehatan melalui 22 Puskesmas melakukan sosialisasi dan pemeriksaan IVA di wilayah kerja masing-masing. Sosialisasi mungkin dapat dilakukan maksimal, namun belum tentu semua perempuan sasaran mau memeriksakan diri untuk IVA Test ini, karena sebagian besar mereka enggan dan malu, untuk kendala ini perlu ada pihak lain yang dapat membantu menyelesaikannya.

Organisasi profesi seperti IDI dan IBI selama ini juga sudah melakukan edukasi dan mendorong masyarakat tentang pentingnya IVA test, namun karena pemahaman dan kesadaran yang rendah termasuk barangkali biaya yang harus dikeluarkan, maka pelayanan IVA test ini juga belum optimal, walaupun juga di acara hari-hari besar kesehatan organisasi ini melakukan bakti sosial berupa pemeriksaan IVA gratis.

Lain lagi dengan BPJS, walaupun IVA Test sudah termasuk dalam manfaat yang diterima peserta dalam Jaminan Kesehatan Nasional, namun sampai saat ini BPJS masih juga kewalahan dalam pembayaran klaim rumah sakit untuk kasus penyakit katastropik seperti kanker serviks ini. Karena peserta sebagian besar datang ke layanan kesehatan sudah dalam kondisi parah (stadium akhir) maka penanganannya perlu konfrehensif dan pengobatan memerlukan waktu yang panjang, otomatis pembiayaannya besar dan mahal. Karena itu BPJS sangat perlu melakukan terobosan upaya promotif dan preventif dengan metode-metode baru sehingga keselamatan jiwa peserta dan penyelamatan keuangan negara dapat dilakukan sebagai bentuk kendali mutu dan kendali biaya, untuk itu BPJS perlu bersinergi dengan pihak-pihak lain yang dapat membantu dalam percepatan tersebut.

Apalagi dengan telah dicapainya UHC di Kabupaten Muara Enim, maka BPJS Kesehatan bisa membuat aturan wajib kepada semua FKTP (Puskesmas dan klinik) dan FKTL (Rumah sakit) yang bekerjasama dengannya untuk melakukan IVA Test kepada peserta yang termasuk kelompok sasaran dalam tahun berjalan, namun mewajibkan saja kepada provider atau pemberi layanan kesehatan tidaklah cukup tanpa adanya kesadaran dari masyarakat sebagai peserta BPJS untuk melakukan pemeriksaan dini melalui IVA test.

Menyikapi permasalahan di atas, pada Kamis, 24 Januari 2019 kemaren, bertempat di gedung Serba Guna RSUD HM Rabain Muara Enim sebuah tonggak sudah dipancangkan untuk memulai “gerakan baru” untuk percepatan dalam pengendalian kanker serviks di Kabupaten Muara Enim yang diinisiasi Ibu Ir. Hj. Sumarni, Msi ketua TP PKK Kabupaten Muara Enim dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan dilanjutkan dengan Perjanjian Kerjasama antara TP PKK dengan IDI, IBI, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan dan RSUD HM Rabain.

Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Muara Enim, Bapak Ir. H. Ahmad Yani, MM,  Ibu Ketua TP PKK Kab. Muara Enim Ir. Hj. Sumarni, Msi, Kepala Dinas Kesehatan Ibu Vivi Mariani, Ssi, M.Bmd, Apt, dr. Elda Rusnita, SP DA dari IDI, Nurliah, SKM Ketua IBI Kab. Muara Enim, dr. H. Yan Riyadi, MARS direktur RSUD HM Rabain, Lydia Syuranti, SKM dari BPJS Kesehatan dan beberapa pejabat dilingkungan Pemkab. Muara Enim. Kehadiran dari Bupati dan Ibu Ir. Hj. Sumarni, Msi beserta pejabat terkait membuktikan dukungan dan keseriusan untuk melakukan terobosan dalam pengendalian kanker serviks di Kab. Muara Enim.

Kita berkeyakinan, dengan perjanjian kerjasama ini tentu akan ada pembagian peran yang jelas masing-masing pihak dengan koordinasi yang kuat untuk percepatan upaya deteksi dini kanker serviks sehingga semua sasaran dapat dilakukan deteksi dini melalui IVA test dan tujuan akhir adalah menurunkan angka kesakitan kanker serviks di Kabupaten Muara Enim tahun 2019 akan dapat dirayakan. (Yoes)

Facebook Comments

0 Komentar

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.